Muratara Beritania.com
Konflik batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali memanas, meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final pada 2016 yang menegaskan status sah wilayah tersebut sebagai bagian dari Muratara.
Tokoh masyarakat Muratara, Abdul Aziz, menduga ada pihak tertentu yang sengaja menghidupkan kembali sengketa lama ini demi kepentingan pribadi. Salah satu pihak yang ditengarai bermain di balik layar adalah seorang oknum pengusaha kaya raya asal Palembang yang disebut-sebut sebagai “crazy rich”.
“Ini bukan lagi soal batas administratif. Ini soal penguasaan lahan oleh pihak-pihak yang punya ambisi besar. Mereka memanfaatkan isu batas wilayah untuk mendorong agenda tersembunyi,” tegas Aziz dalam keterangan tertulisnya, pada Senin (4/08/25).
Dalam keterangannya, Aziz menyatakan jika wilayah Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, secara hukum telah dinyatakan sebagai bagian dari Kabupaten Muratara. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tahun 2016 yang memperkuat uji materi terhadap Permendagri No. 76 Tahun 2014.
Namun, situasi mendadak berubah setelah muncul klaim sepihak dari pihak yang disebut-sebut berafiliasi dengan pengusaha besar. Mereka mengklaim lahan yang selama ini dikelola oleh PT Gorby masuk dalam wilayah Muba.
“Tidak pernah ada konflik resmi antara Pemkab Muratara dan Pemkab Muba. Yang terjadi sekarang adalah upaya sepihak untuk mengambil alih lahan dengan membungkusnya dalam narasi batas wilayah,” ungkap Aziz yang juga berprofesi sebagai advokat ini.
Ia juga mengkritik keras langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menggelar rapat pembahasan tapal batas. Menurutnya, langkah itu justru membuka ruang konflik baru dan memberi panggung bagi manuver sepihak.
“Seolah-olah Muratara yang mencaplok wilayah orang, padahal itu sah milik kami. Ini bisa menjadi pemicu ketegangan jika tidak segera dihentikan,” tegas Aziz yang juga sebagai aktivis pergerakan ini.
Aziz juga mengingatkan agar pejabat pusat, termasuk Deputi di lingkungan Kemenko Polhukam, tidak mudah terprovokasi oleh informasi sepihak yang bisa memicu konflik horizontal.
“Jangan sampai justru memberi motivasi kepada pihak-pihak yang ingin mengacaukan tatanan hukum yang sudah inkracht,”tulisnya.
Ia mendesak Pemkab Muratara segera mengambil langkah hukum, sekaligus meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki aktor-aktor yang terlibat di balik munculnya kembali konflik ini.
“Negara harus hadir. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang menindas hak masyarakat dan mengabaikan hukum yang sudah sah,” pungkasnya. (*)
