Kota Maju, Linggau Dinilai Perlu Miliki Yayasan ODGJ Dan Orang Terlantar

Lubuklinggau Beritania.com-

Perkembangan pesat yang terjadi di Lubuk Linggau dalam beberapa tahun terakhir dinilai perlu diimbangi dengan penguatan penanganan persoalan sosial, khususnya bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar.

Hal tersebut disampaikan Pranata Meksiko, S.Pd, Pendamping Sosial di Kota Lubuk Linggau, yang menilai bahwa sebagai kota yang terus berkembang dalam sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi, perhatian terhadap kelompok rentan menjadi indikator penting kemajuan daerah.

Menurutnya, seiring dengan kemajuan yang dicapai, tantangan sosial juga ikut meningkat, termasuk bertambahnya jumlah ODGJ yang terlantar serta anak jalanan yang masih berkeliaran.

“Data dari instansi terkait menunjukkan adanya peningkatan jumlah ODGJ yang terdata dalam beberapa tahun terakhir. Namun peningkatan data ini tidak semata-mata berarti kasus baru bertambah, bisa juga karena sistem pendataan dan deteksi dini yang semakin baik,” ujarnya.

Meski demikian, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya warga yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan, baik secara medis, sosial, maupun kemanusiaan.

Pranata mengusulkan agar Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempertimbangkan pendirian yayasan khusus ODGJ dan orang terlantar sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Yayasan tersebut diharapkan dapat menyediakan rumah singgah sementara maupun permanen, membantu proses rehabilitasi sosial, mendukung kepatuhan pengobatan, memfasilitasi penelusuran serta reunifikasi keluarga, hingga memberikan pelatihan keterampilan sederhana bagi penyintas yang memungkinkan.

Ia menegaskan, keberadaan yayasan bukan untuk mengambil alih peran pemerintah, melainkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sosial secara lebih terstruktur.

“Penanganan ODGJ dan orang terlantar membutuhkan pendekatan multidisipliner. Tidak cukup hanya pendekatan medis, tetapi juga sosial, psikologis, dan spiritual,” katanya.

Pranata meyakini dengan semangat gotong royong yang menjadi karakter masyarakat Lubuk Linggau, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, organisasi kepemudaan, hingga pelaku usaha melalui program CSR dapat mewujudkan gagasan tersebut.

Menurutnya, membangun kota yang inklusif tidak hanya diukur dari pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kota mampu merangkul kelompok rentan.

“Upaya menghadirkan yayasan khusus ODGJ dan orang terlantar merupakan bagian dari visi membangun kota yang tidak meninggalkan siapa pun,” tegasnya.

Ia berharap wacana ini dapat menjadi ruang diskusi konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat ketahanan sosial di Kota Lubuk Linggau, sejalan dengan semangat pembangunan menuju kota yang maju dan masyarakat yang sejahtera. (Snd)